Home

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi‑tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Selain itu, untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan yang dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center menggunakan kode akses telekomunikasi dengan melibatkan masyarakat. SPGDT bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan dan mempercepat waktu penanganan korban/pasien gawat darurat sehingga dapat menurunkan angka kematian serta kecacatan. SPGDT memegang peran penting dalam pelayanan masyarakat di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat, dan sistem transportasi gawat darurat. Ketiga sistem tersebut harus saling terintegrasi satu sama lain. Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui Call Center. Operator Call Center memiliki tugas menerima, menjawab panggilan, memverifikasi laporan kejadian gawat darurat; mengoperasikan komputer dan aplikasi sistem informasi untuk mencatat informasi panggilan darurat dari masyarakat.

Penyelenggaraan SPGDT melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan  yang merupakan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT. Oleh karena ittu, mekanisme komunikasi dan kolaborasi rujukan antarfasilitas pelayanan kesehatan dalam jejaring memiliki peranan sangat penting dalam SPGDT. Tantangan sistem rujukan antara lain permasalahan keterlambatan dan kendala komunikasi-koordinasi antara perujuk dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik maka  fasilitas kesehatan rujukan menjadi lebih siap menerima pasien, rujukan lebih terarah, pasien sudah distabilisasi sebelum dirujuk, serta ada kolaborasi antara perujuk dengan fasilitas rujukan.

PSC (Public Safety Center) atau Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu adalah pusat pelayanan di kabupaten/kota yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan. PSC merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat dalam penyelenggaraan SPGDT. Dalam menyelenggarakan PSC di kabupaten/kota, diperlukan sistem informasi dan komunikasi yang memadai dengan dukungan teknologi informasi yang mudah diakses dalam jejaring rujukan. Sistem informasi dan komunikasi  jejaring rujukan pelayanan kesehatan ini harus berfungsi secara terintegrasi melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, serta Dinas Kesehatan.